Kementrian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan enam Pemerintah Provinsi di Sulawesi telah menandatangani MoU rencana pembangunan jaringan perkeretaapian di Pulau Sulawesi.
Penandatangan MoU antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi se Sulawesi dilaksanakan di Tanah Toraja Jumat 28 Desember 2012 lalu.
Kementerian Perhubungan diwakili Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono, sementara pemerintah provinsi se Sulawesi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kesepakatan Bersama penyelenggaraan perkeretaapian nasional di Pulau Sulawesi melingkupi:
1. Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, penyiapan lahan, pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan.
2. Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan.
3. Rencana penyiapan, penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian.
4. Rencana pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian.
5. Pengendalian dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi.
Tahun 2009, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui penyusunan Master Plan dalam rangka mendukung terwujudnya perkeretaapian di Pulau Sulawesi.
Dalam Master Plan tersebut, pengembangan jaringan perkeretaapian diarahkan pada pengembangan jaringan KA Perkotaan dan pengembangan jaringan KA antar kota Lintas Pulau Sulawesi seperti KA Perkotaan Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar) dan pengembangan jaringan KA antar kota Lintas Pulau Sulawesi antara lain Makassar – Pare-Pare; Makassar – Takalar – Bulukumba; Manado – Bitung; dan Manado – Gorontalo.
Steelah penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut adalah membentuk Task Force (Gugus Tugas) dalam rangka persiapan penyelenggaraan perkeretaapian di Pulau Sulawesi, termasuk menyiapkan kelembagaan dan SDM yang akan mengoperasikan perkeretaapian.
Diperkirakan, biaya yang diperlukan untuk membangun jalur kereta di Sulawesi sepanjang kurang lebih 2.000 Km akan menelan biaya sekitar Rp 50 triliun.
Moda transportasi kereta api mutlak diperlukan bagi pulau Sulawesi, karena memiliki beberapa kelebihan diantaranya kereta api dapat mengurangi beban jalan, lebih hemat energi, memiliki tingkat kecelakaan yang rendah, dan ramah lingkungan.
Pulau Sulawesi sebagai Kawasan Perekonomian dan perdagangan yang terletak di Kawasan Timur Indonesia perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya moda transportasi kereta api.
Unpas, Dita Dwi Cahya 102050165
Penandatangan MoU antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi se Sulawesi dilaksanakan di Tanah Toraja Jumat 28 Desember 2012 lalu.
Kementerian Perhubungan diwakili Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono, sementara pemerintah provinsi se Sulawesi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kesepakatan Bersama penyelenggaraan perkeretaapian nasional di Pulau Sulawesi melingkupi:
1. Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, penyiapan lahan, pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan.
2. Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan.
3. Rencana penyiapan, penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian.
4. Rencana pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian.
5. Pengendalian dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi.
Tahun 2009, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui penyusunan Master Plan dalam rangka mendukung terwujudnya perkeretaapian di Pulau Sulawesi.
Dalam Master Plan tersebut, pengembangan jaringan perkeretaapian diarahkan pada pengembangan jaringan KA Perkotaan dan pengembangan jaringan KA antar kota Lintas Pulau Sulawesi seperti KA Perkotaan Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar) dan pengembangan jaringan KA antar kota Lintas Pulau Sulawesi antara lain Makassar – Pare-Pare; Makassar – Takalar – Bulukumba; Manado – Bitung; dan Manado – Gorontalo.
Steelah penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut adalah membentuk Task Force (Gugus Tugas) dalam rangka persiapan penyelenggaraan perkeretaapian di Pulau Sulawesi, termasuk menyiapkan kelembagaan dan SDM yang akan mengoperasikan perkeretaapian.
Diperkirakan, biaya yang diperlukan untuk membangun jalur kereta di Sulawesi sepanjang kurang lebih 2.000 Km akan menelan biaya sekitar Rp 50 triliun.
Moda transportasi kereta api mutlak diperlukan bagi pulau Sulawesi, karena memiliki beberapa kelebihan diantaranya kereta api dapat mengurangi beban jalan, lebih hemat energi, memiliki tingkat kecelakaan yang rendah, dan ramah lingkungan.
Pulau Sulawesi sebagai Kawasan Perekonomian dan perdagangan yang terletak di Kawasan Timur Indonesia perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya moda transportasi kereta api.
Unpas, Dita Dwi Cahya 102050165
Tidak ada komentar:
Posting Komentar