Para pengusaha meminta pemerintah tidak mengabaikan peran mereka sebagai pencipta lapangan kerja dan pembayar pajak. Akan tetapi, para pengusaha juga diingatkan akan munculnya dampak negatif dari rencana pemboikotan pengusaha di forum tripartit.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo B Sulisto mendukung sikap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menarik diri dari Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional jika pemerintah tidak lagi menghargai pengusaha.
Forum ini lebih luas daripada dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja di tingkat perusahaan. LKS Tripartit Nasional lumpuh sejak krisis ekonomi 1999 dan baru pulih tahun 2007 untuk menjadi forum koordinasi mencari solusi dari setiap masalah ketenagakerjaan.
Dunia usaha mendapat pukulan berat dengan kenaikan upah minimum tahun 2013 yang sangat drastis, seperti yang mereka alami juga pada awal tahun 2012.
Kenaikan upah minimum 2013 tertinggi terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat, sebesar 70 persen dari tahun 2012 dan DKI Jakarta menaikkan UMP sebanyak 43 persen.
Sebanyak 1.312 perusahaan yang mempekerjakan 975.328 buruh di 14 provinsi telah mengajukan permohonan penangguhan UMP 2013 melalui Kadin Indonesia-Apindo pada kurun waktu 3-13 Desember 2012. Jumlah ini bisa bertambah lagi karena tenggat pengaduan adalah 20 Desember 2012.
Kalangan pekerja menyayangkan kejadian ini. Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional Bambang Wirahyoso dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menilai sikap Apindo memboikot LKS Tripartit Nasional akan memacetkan proses dialog hubungan industrial.
Persoalan yang lain adalah penciptaan lapangan kerja baru akan macet. Demikian pula dengan pertumbuhan pendapatan negara dari pajak perusahaan dan penghasilan pekerja.
Yang terjadi sekarang adalah bentuk kebuntuan komunikasi. Ini harus segera diperbaiki supaya masalah tidak menjalar ke mana-mana
UNPAS,dita Dwi Cahya,102050165
Tidak ada komentar:
Posting Komentar